Implementasi Coretax System melalui PMK 81 Tahun 2024 bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan akurasi proses pelaporan dan pembayaran pajak. Bagi PKP, ini berarti adanya penyesuaian terhadap cara mereka mengumpulkan data, menghitung PPN terutang, dan melaporkannya secara daring. Perubahan ini mendorong penggunaan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan sesuai dengan standar Coretax, yang tentunya akan meminimalkan potensi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi.

Di Szeto Consultants, kami memahami betapa vitalnya kesiapan teknologi dalam menghadapi perubahan regulasi perpajakan ini. Solusi yang kami tawarkan, seperti Accurate Online dan Mekari Jurnal, dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan dan perpajakan bisnis secara komprehensif. Dengan fitur-fitur yang terus diperbarui mengikuti perkembangan regulasi, kedua platform ini dapat membantu Pengusaha Kena Pajak dalam menyusun data transaksi PPN secara akurat, menghasilkan laporan yang sesuai dengan format terbaru, dan memfasilitasi pelaporan SPT Masa PPN secara daring. Integrasi dengan sistem perpajakan nasional menjadi prioritas kami agar klien dapat patuh pada peraturan terbaru, termasuk yang diamanatkan oleh PMK 81 Tahun 2024.

Bagi bisnis yang bergerak di industri logistik dan pergudangan, sistem manajemen gudang seperti Prieds WMS juga dapat memainkan peran dalam memastikan integritas data inventaris dan transaksi yang berkontribusi pada perhitungan PPN. Keakuratan data stok dan pergerakan barang adalah fondasi penting untuk pelaporan PPN yang benar.

Kami di Szeto Consultants siap mendampingi Bapak/Ibu dalam menavigasi perubahan ini. Dengan pemahaman mendalam tentang Coretax System dan solusi teknologi akuntansi, perpajakan, serta WMS yang kami sediakan, kami berkomitmen untuk membantu bisnis Anda tetap patuh dan efisien dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Mari pastikan pelaporan SPT Masa PPN Anda selaras dengan amanat PMK 81 Tahun 2024.

The post Peran PMK 81 Tahun 2024 dalam Transformasi Pelaporan SPT Masa PPN di Era Coretax appeared first on Szeto Consultants Blog.

Memahami regulasi pajak kripto bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terhadap potensi sanksi pajak. Artikel ini akan mengulas tuntas mengenai jenis-jenis pajak yang dikenakan pada aset kripto, tarif yang berlaku, serta panduan praktis mengenai cara pelaporannya.

Jenis Pajak Kripto yang Perlu Diketahui

Di Indonesia, transaksi aset kripto pada dasarnya dikenakan dua jenis pajak utama:

• Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Aset kripto dikategorikan sebagai objek PPN dengan tarif sebesar 11% (sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Namun, PPN ini hanya dikenakan pada jenis kripto tertentu yang ditetapkan oleh kementerian keuangan.
• Pajak Penghasilan (PPh): Keuntungan dari transaksi aset kripto (capital gain) dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan PPh. Tarif PPh yang berlaku tergantung pada status Wajib Pajak, apakah orang pribadi atau badan. Untuk orang pribadi, tarifnya mengikuti tarif progresif PPh Pasal 17, sedangkan untuk badan mengikuti tarif PPh Badan.

Tarif yang Berlaku

Penting untuk mencatat bahwa tarif PPN atas aset kripto adalah tetap sebesar 11%. Sementara itu, tarif PPh akan bervariasi. Bagi individu, tarif progresif berlaku mulai dari 5% hingga 35% tergantung pada besaran penghasilan kena pajak. Perlu diingat bahwa keuntungan dari aset kripto ini akan ditambahkan ke dalam penghasilan bruto Anda untuk perhitungan PPh tahunan.

Cara Pelaporan Pajak Kripto

Pelaporan pajak kripto dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Seluruh penghasilan bruto dari transaksi kripto, baik yang berasal dari penjualan, penukaran, atau keuntungan lainnya, wajib dicatat dan dilaporkan. Keuntungan yang dilaporkan adalah selisih antara harga jual dan harga beli aset kripto.

Dalam pelaksanaannya, pencatatan transaksi yang akurat dan terperinci sangatlah krusial. Di sinilah peran penting sistem akuntansi dan keuangan yang andal menjadi tak tergantikan. Szeto Consultants hadir untuk membantu Anda mengimplementasikan dan memaksimalkan penggunaan solusi terkemuka seperti Accurate Online dan Mekari Jurnal. Kedua platform ini dirancang untuk memudahkan pencatatan seluruh transaksi bisnis Anda, termasuk aset digital, sehingga proses pelaporan pajak menjadi jauh lebih efisien dan akurat.

Selain itu, bagi bisnis yang mengelola stok barang secara fisik, Prieds WMS dapat membantu mengintegrasikan data stok dengan transaksi penjualan, yang pada akhirnya akan mempermudah rekonsiliasi dan pelaporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan pemahaman yang baik mengenai aturan pajak kripto dan dukungan dari sistem yang tepat, Anda dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan tenang dan fokus pada pengembangan investasi aset digital Anda. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan kami di Szeto Consultants untuk mendapatkan panduan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan perpajakan bisnis Anda.

The post Pajak Kripto di Indonesia: Aturan, Tarif, dan Cara Pelaporannya appeared first on OnlinePajak.

The post Pajak Kripto di Indonesia: Memahami Aturan, Tarif, dan Pelaporannya appeared first on Szeto Consultants Blog.

Sebagai informasi, tarif PPh Final atas bunga deposito di Indonesia umumnya adalah 20%. Tarif ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan, dengan beberapa pengecualian yang mungkin berlaku tergantung pada jenis institusi keuangan dan nominal deposito.

Untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat contoh perhitungan sederhana. Misalkan, kamu memiliki deposito senilai Rp 100.000.000 dengan bunga tahunan 5%. Pendapatan bunga tahunanmu adalah Rp 5.000.000 (5% x Rp 100.000.000). Maka, PPh Final yang harus dipotong adalah Rp 1.000.000 (20% x Rp 5.000.000).

Dalam hal pelaporan, PPh Final atas bunga deposito biasanya sudah dipotong langsung oleh bank atau lembaga keuangan tempat kamu menyimpan deposito. Bukti potong yang diberikan oleh bank tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa kewajiban pajaknya telah dipenuhi. Namun, nominal pendapatan bunga beserta pajak yang telah dipotong tetap perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Bagi para pelaku bisnis, khususnya yang menggunakan solusi akuntansi seperti Accurate Online atau Mekari Jurnal, pencatatan pendapatan bunga deposito dan pemantauan kewajiban pajaknya menjadi lebih efisien. Kedua platform ini dapat membantu mengintegrasikan data keuangan, termasuk bunga deposito, sehingga memudahkan pelaporan pajak yang akurat. Jika kamu mengelola inventaris dan gudang dengan Prieds WMS, integrasi data antara sistem WMS dengan sistem akuntansi juga dapat memastikan semua transaksi keuangan tercatat dengan baik, termasuk pendapatan pasif seperti bunga deposito.

Szeto Consultants siap membantu kamu dalam memahami dan mengelola kewajiban pajak, termasuk pajak bunga deposito, serta dalam implementasi solusi akuntansi dan WMS yang dapat mendukung kepatuhan pajamu. Konsultasikan kebutuhanmu kepada kami untuk memastikan operasional bisnismu berjalan lancar dan sesuai regulasi.

The post Pajak Bunga Deposito: Tarif, Perhitungan, dan Cara Pelaporannya appeared first on Szeto Consultants Blog.

Memahami Nomor TIN Pajak di Indonesia

Secara umum, Nomor TIN (Taxpayer Identification Number) adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada wajib pajak oleh otoritas pajak suatu negara. Fungsinya adalah untuk memudahkan administrasi perpajakan, pelaporan, dan pembayaran pajak.

Apakah Nomor TIN Pajak Sama dengan NPWP?

Di Indonesia, identifikasi resmi untuk wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jadi, jika kita berbicara tentang konteks perpajakan di Indonesia, Nomor TIN Pajak pada dasarnya merujuk pada NPWP. NPWP adalah kartu identitas unik yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerbitan NPWP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai alat administrasi yang vital. Dengan NPWP, Wajib Pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, melakukan pembayaran pajak, dan mengurus berbagai keperluan perpajakan lainnya.

Cara Mendapatkan NPWP dan Mengelola Kewajiban Pajak

Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, proses pendaftarannya dapat dilakukan secara online melalui laman DJP Online atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Persyaratan pendaftaran bervariasi tergantung jenis Wajib Pajak (perorangan, badan, atau bendaharawan).

Mengelola kewajiban perpajakan bisa menjadi tugas yang kompleks, terutama bagi pelaku bisnis. Mulai dari pencatatan transaksi, penghitungan PPN, PPh, hingga pelaporan SPT. Di sinilah peran teknologi menjadi sangat penting.

Solusi untuk Kemudahan Pajak Bersama Szeto Consultants

Di Szeto Consultants, kami memahami betapa krusialnya kepatuhan pajak bagi kelancaran operasional bisnis. Kami menyediakan layanan implementasi dan dukungan untuk berbagai solusi akuntansi dan keuangan yang terintegrasi dengan sistem perpajakan, seperti:

• Accurate Online: Membantu pencatatan transaksi keuangan yang akurat, yang merupakan dasar penting untuk pelaporan pajak.
• Mekari Jurnal: Solusi pembukuan digital yang memudahkan pengelolaan invoice, faktur pajak, dan pelaporan keuangan, sehingga proses perpajakan menjadi lebih efisien.
• Prieds WMS (Warehouse Management System): Meskipun fokus pada manajemen gudang, integrasi Prieds dengan sistem keuangan dapat memberikan data yang lebih presisi untuk perhitungan pajak terkait persediaan dan barang.

Dengan memanfaatkan software yang tepat, pengelolaan Nomor TIN Pajak (NPWP) dan kewajiban perpajakan lainnya dapat dilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan patuh sesuai peraturan yang berlaku. Jika kamu membutuhkan bantuan dalam memilih dan mengimplementasikan solusi yang tepat untuk bisnismu, jangan ragu untuk menghubungi Szeto Consultants.

The post Nomor TIN Pajak Adalah NPWP? Ini Penjelasan Lengkapnya appeared first on OnlinePajak.

The post Nomor TIN Pajak Adalah NPWP? Penjelasan Lengkapnya untuk Wajib Pajak Indonesia appeared first on Szeto Consultants Blog.

Memahami dengan baik apa itu kunjungan pajak, apa tujuannya, serta bagaimana prosedur pelaksanaannya akan sangat membantu wajib pajak untuk menghadapinya dengan lebih tenang dan terstruktur. Selain itu, mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak saat proses pemeriksaan berlangsung juga krusial untuk menjaga kelancaran administrasi perpajakan.

Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai konsep kunjungan pajak, mulai dari definisi, tujuan mendasar dilakukannya, hingga langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk mempersiapkan diri. Dengan persiapan yang matang, wajib pajak dapat memastikan bahwa urusan administrasi perpajakannya berjalan sesuai regulasi dan meminimalkan potensi kesalahpahaman atau temuan yang merugikan.

Dalam konteks pengelolaan administrasi perpajakan yang efisien, penggunaan sistem akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi menjadi kunci. Di Szeto Consultants, kami menyediakan solusi implementasi dan dukungan untuk Accurate Online dan Mekari Jurnal, dua sistem akuntansi yang dapat membantu kamu mencatat setiap transaksi secara akurat dan menyiapkan data perpajakan dengan rapi. Kesiapan data ini akan sangat berharga ketika menghadapi kunjungan pajak, memastikan semua dokumen dan laporan tersaji dengan baik. Lebih lanjut, untuk pengelolaan gudang dan inventaris yang lebih efisien, kami juga menawarkan Prieds WMS, yang dapat mempermudah pelacakan stok dan ketersediaan barang, hal-hal yang terkadang menjadi fokus dalam pemeriksaan pajak terkait nilai aset dan persediaan.

Dengan pemahaman yang tepat dan sistem administrasi yang solid, kunjungan pajak dapat dihadapi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari proses kepatuhan perpajakan yang normal. Mari kita persiapkan diri agar lebih siap dan percaya diri.

The post Kunjungan Pajak: Memahami, Mempersiapkan, dan Menghadapi dengan Tenang appeared first on Szeto Consultants Blog.

Mencapai penghematan pajak yang optimal memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta kemampuan untuk menerapkannya secara strategis. Hal ini mencakup identifikasi berbagai insentif pajak yang tersedia, pemanfaatan celah hukum yang sah, dan perencanaan bisnis yang mempertimbangkan implikasi pajak di setiap keputusan strategis.

Di Szeto Consultants, kami memahami bahwa setiap bisnis memiliki kebutuhan unik dalam hal kepatuhan dan optimalisasi pajak. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membantu Anda menavigasi kompleksitas perpajakan Indonesia. Dengan memanfaatkan sistem digital yang tepat, seperti Accurate Online dan Mekari Jurnal, proses pelaporan dan perhitungan pajak menjadi lebih akurat, efisien, dan terstruktur. Sistem-sistem ini tidak hanya mempermudah pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga menyediakan data yang krusial untuk analisis pajak, memungkinkan kita mengidentifikasi peluang penghematan yang mungkin terlewatkan.

Lebih lanjut, untuk bisnis yang berfokus pada efisiensi operasional, penerapan solusi manajemen gudang yang canggih seperti Prieds WMS dapat secara tidak langsung berkontribusi pada optimalisasi pajak. Pengelolaan inventaris yang lebih baik berarti pengurangan potensi kerugian akibat stok berlebih atau barang rusak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi dasar perhitungan pajak tertentu. Integrasi antara sistem akuntansi dan WMS juga memastikan bahwa data yang digunakan untuk pelaporan pajak konsisten dan valid.

Mari bersama-sama merancang strategi penghematan pajak yang efektif dan legal untuk bisnis Anda. Kami siap mendampingi Anda dalam setiap langkah, mulai dari konsultasi awal hingga implementasi solusi digital yang terintegrasi.

The post Strategi Penghematan Pajak yang Legal untuk Bisnis Anda appeared first on Szeto Consultants Blog.

Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai apa itu perencanaan pajak, berbagai jenisnya, strategi umum yang dapat diterapkan, serta kesalahan-kesalahan yang seringkali terlewatkan namun berdampak signifikan. Lebih jauh lagi, kita akan melihat bagaimana kemajuan teknologi dan solusi keuangan inovatif seperti invoice financing dapat berperan penting dalam memastikan kepatuhan pajak dan menjaga kelancaran arus kas operasional perusahaan.

Memahami dan menerapkan perencanaan pajak secara benar dapat membantu perusahaan mengoptimalkan beban pajak yang terutang, mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, dan menghindari potensi denda atau sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan. Bagi Anda yang menjalankan bisnis di Indonesia, menguasai strategi ini adalah investasi strategis.

Di Szeto Consultants, kami memahami kompleksitas perpajakan di Indonesia. Melalui implementasi dan dukungan solusi akuntansi terintegrasi seperti Accurate Online dan Mekari Jurnal, kami membantu klien kami untuk tidak hanya mencatat transaksi secara akurat, tetapi juga memfasilitasi pelaporan pajak yang lebih mudah dan efisien. Ditambah lagi, dengan solusi manajemen gudang terkemuka seperti Prieds WMS, visibilitas dan kontrol atas persediaan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada perhitungan pajak yang lebih tepat.

Kami siap membantu Anda menjelajahi setiap aspek perencanaan pajak, memastikan bisnis Anda beroperasi dengan patuh dan efisien secara finansial. Mari bersama-sama membangun strategi pajak yang solid untuk kesuksesan bisnis Anda.

The post Perencanaan Pajak Indonesia: Strategi Legal untuk Efisiensi Bisnis appeared first on Szeto Consultants Blog.

Dalam lanskap bisnis modern Indonesia, integrasi yang mulus antara fungsi akuntansi dan perpajakan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis.

Secara tradisional, kedua fungsi ini sering beroperasi dalam silo, yang memicu berbagai permasalahan redundansi data, selisih (discrepancy) antara Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal, serta risiko signifikan terhadap kepatuhan pajak (tax compliance).

Target Audiens artikel ini adalah Manajer Keuangan, Chief Financial Officer (CFO), Kepala Perpajakan, dan pemilik bisnis skala menengah hingga besar yang berfokus pada efisiensi, akurasi, dan mitigasi risiko.

Data menunjukkan bahwa kesalahan pelaporan pajak, yang sebagian besar disebabkan oleh diskrepansi data antara pembukuan dan perhitungan pajak, dapat mengakibatkan sanksi administrasi yang signifikan dan potensi audit yang memberatkan. Solusi berbasis teknologi menjadi penentu untuk menjembatani jurang pemisah ini.

Mekari hadir sebagai suite solusi bisnis terpadu yang menawarkan platform terintegrasi untuk mengelola siklus akuntansi dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara efisien dan otomatis.

Inti Masalah: Distorsi Data dan Risiko Kepatuhan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh departemen keuangan adalah distorsi dan diskrepansi data. Proses manual yang umum dilakukan meliputi:

1. Entri Data Ganda: Transaksi yang sama dicatat berulang kali di sistem akuntansi dan spreadsheet terpisah untuk perhitungan pajak.
2. Rekonsiliasi Manual: Upaya rekonsiliasi yang memakan waktu dan rentan kesalahan untuk menyesuaikan Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal (Koreksi Fiskal).
3. Keterlambatan Pelaporan: Waktu yang terbuang untuk menyiapkan output pajak (e-Faktur, e-Bupot, SPT) secara manual, meningkatkan risiko keterlambatan dan denda.

Risiko utamanya adalah Non-Kepatuhan (Non-Compliance) yang dapat merusak kredibilitas perusahaan dan menguras sumber daya finansial.

Solusi Mekari, Integrasi Akuntansi dan Pajak Otomatis

Solusi terpadu dari Mekari, melalui produk unggulannya seperti Mekari Jurnal (Akuntansi) dan Mekari Klikpajak (Perpajakan), menawarkan kerangka kerja yang solid untuk menghilangkan silo dan mencapai integrasi real-time.

1. Sinkronisasi Data Real-Time

Prinsip dasar integrasi Mekari adalah memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat dalam Mekari Jurnal (penjualan, pembelian, biaya, aset) secara instan dan akurat tersedia sebagai data dasar (source data) bagi Mekari Klikpajak.

• Pencatatan Transaksi: Saat faktur penjualan diterbitkan di Jurnal, data PPN, PPh, dan nilai transaksi terkait langsung tersimpan dan siap diproses di Klikpajak.
• Akurasi Laporan: Laporan Laba Rugi dan Neraca yang dihasilkan oleh Jurnal menjadi basis single source of truth untuk proses Koreksi Fiskal.

2. Otomatisasi Koreksi dan Perhitungan Fiskal

Proses Koreksi Fiskal adalah titik kritis yang paling rentan kesalahan. Mekari memfasilitasi proses ini melalui:

• Pemetaan Akun (Account Mapping): Mekari Jurnal memungkinkan penandaan akun-akun mana yang memiliki perlakuan berbeda secara komersial dan fiskal.
• Penerapan Aturan Pajak: Sistem dapat dikonfigurasi untuk secara otomatis mengidentifikasi dan menerapkan aturan perpajakan terbaru (misalnya, batasan biaya yang dapat dikurangkan/ deductible expense) berdasarkan data akuntansi. Ini meminimalisir kesalahan interpretasi peraturan.

3. Pembuatan dan Pelaporan Pajak Otomatis

Integrasi ini berpuncak pada otomatisasi pemenuhan kewajiban pajak:

Analisis dan Implikasi Strategis

Integrasi Akuntansi dan Pajak melalui Mekari memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui sekadar efisiensi operasional.

Peningkatan Kualitas Data (Data Integrity)

Dengan menggunakan single database dan alur kerja terpadu, perusahaan mencapai Integritas Data yang lebih tinggi. Ini berarti Laporan Keuangan Komersial dan hasil perhitungan pajak memiliki dasar data yang konsisten, yang sangat penting untuk:

1. Audit Internal dan Eksternal: Mempercepat proses audit karena trail data yang jelas dan terverifikasi.
2. Manajemen Risiko: Mengurangi exposure risiko terhadap koreksi atau sanksi pajak di masa depan.

Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan studi kasus industri, otomatisasi rutin ini dapat mengurangi waktu kerja staf akuntansi dan pajak hingga 50-70% pada periode tutup buku dan pelaporan pajak bulanan/tahunan. SDM dapat dialihkan dari tugas-tugas administratif rutin ke peran yang lebih analitis dan strategis, seperti perencanaan pajak (tax planning) dan forecasting keuangan.

Kepatuhan Regulatoris yang Adaptif (Adaptive Regulatory Compliance)

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terus memperbarui regulasi dan format pelaporan digital (e-Faktur 3.0, Pre-populated SPT). Solusi Mekari dirancang untuk adaptif dan up-to-date dengan perubahan regulasi tersebut. Perusahaan tidak perlu khawatir tentang update manual sistem internal mereka setiap kali ada perubahan aturan.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategi

Integrasi akuntansi dan pajak melalui platform Mekari merupakan strategi transformasional yang memungkinkan perusahaan beralih dari mode reaktif menjadi mode proaktif dalam pengelolaan keuangan dan kepatuhan. Solusi ini secara efektif mengatasi akar permasalahan silo data, menjamin akurasi, dan secara signifikan memitigasi risiko non-kepatuhan yang mahal.

Bagi para Manajer Keuangan dan CFO, implementasi sistem terintegrasi seperti Mekari adalah investasi strategis yang menjamin kelangsungan operasional yang lancar (business continuity) dan memungkinkan tim keuangan untuk fokus pada nilai tambah bisnis, bukan hanya pemenuhan kewajiban administratif.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana solusi terintegrasi Mekari dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi operasional di perusahaan Anda, jadwalkan sesi demo dan konsultasi strategis dengan tim ahli kami hari ini.

The post Integrasi Akuntansi dan Pajak Tanpa Repot dengan Mekari appeared first on Szeto Consultants Blog.

PTKP terbaru 2023 masih mengacu pada PMK No. 101 Tahun 2016 sehingga besaran PTKP tidak berubah dari tahun sebelumnya. Ketentuan PTKP sangat penting karena semakin besar PTKP, maka beban pajak PPh yang harus dibayar Wajib Pajak akan semakin kecil. Ini memberikan dampak positif terutama bagi pekerja dengan penghasilan di bawah batas PTKP.

Peraturan dan Besaran PTKP 2023

Besaran PTKP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggungan adalah anggota keluarga yang tinggal dan ditanggung secara finansial oleh WP dengan maksimal 3 orang.

Keluarga sedarah meliputi orang tua kandung, saudara kandung, dan anak; keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak Dengan PTKP

Untuk menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan PTKP.

1. Hitung penghasilan bruto (total penghasilan kotor).
2. Kurangi biaya-biaya seperti biaya jabatan dan iuran BPJS.
3. Kurangi nilai PTKP sesuai status Wajib Pajak.
4. Hasilnya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP).
5. Hitung PPh 21 menggunakan tarif progresif sesuai PKP yang berlaku.

Tarif Progresif PPh Pasal 21 (sesuai UU No. 7/2021):

• 5% untuk PKP sampai Rp50 juta
• 15% untuk PKP Rp50 juta – Rp250 juta
• 25% untuk PKP Rp250 juta – Rp500 juta
• 30% untuk PKP di atas Rp500 juta
• WP tanpa NPWP dikenakan tambahan tarif 20% atas pajak terutang.

Contoh Perhitungan PTKP dan PPh 21

Nyonya B, karyawan dengan gaji Rp10 juta/bulan, berstatus kawin dengan satu anak:

• PTKP tahunan = Rp63 juta (K1)
• Penghasilan tahunan = Rp120 juta
• PKP = Rp120 juta – Rp63 juta = Rp57 juta
• PPh 21 terutang = 5% dari Rp50 juta + 15% dari Rp7 juta = Rp2,5 juta + Rp1,05 juta = Rp3,55 juta

Jika Anda masih bingung bagaimana cara perhitungan PTKP, Anda bisa menggunakan software Mekari KlikPajak, software pajak terdepan yang mempermudah perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak PPh 21 termasuk penghitungan PTKP sesuai aturan terbaru. Beberapa manfaat utama:

• Otomatis pembaruan aturan pajak terbaru, termasuk PTKP.
• Mudah hitung PPh 21 dengan input data gaji dan status WP.
• Fitur e-Filing untuk lapor SPT Tahunan secara cepat dan akurat.
• Meminimalkan risiko kesalahan pelaporan pajak.

Pelatihan Software Mekari di Szeto Consultants

Untuk memaksimalkan penggunaan software Mekari KlikPajak, Szeto Consultants menyediakan paket pelatihan khusus bagi perusahaan dan profesional. Pelatihan ini meliputi:

1. Penguasaan fitur lengkap Mekari KlikPajak.
2. Studi kasus penghitungan pajak PPh 21 dan PTKP.
3. Tips dan trik memaksimalkan efisiensi administrasi pajak.
4. Dukungan konsultasi pajak terkini sesuai regulasi.

PTKP adalah komponen penting dalam perhitungan pajak penghasilan yang berdampak langsung pada besar kecilnya PPh 21 terutang. Memahami besaran PTKP terbaru dan menggunakannya secara tepat sangat membantu WP dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan. Dukungan tools digital seperti Mekari KlikPajak dan pelatihan dari Szeto Consultants akan semakin memudahkan proses perpajakan Anda dengan akurasi tinggi.

The post PTKP 2023: Peraturan Terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak appeared first on Szeto Consultants Blog.

Apa Itu Kunjung Pajak?

Kunjung Pajak adalah platform online resmi yang memungkinkan wajib pajak mendapatkan tiket antrean sebelum datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat memilih jenis layanan yang diperlukan serta menjadwalkan waktu kunjungan sehingga meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan kepastian pelayanan.

Sistem ini dirancang untuk memberikan keuntungan bagi wajib pajak maupun kantor pajak, dengan mekanisme yang terjadwal dan sistematis, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan layanan.

Cara Kerja dan Manfaat Kunjung Pajak

Melalui aplikasi Kunjung Pajak, wajib pajak dapat:

• Memilih waktu dan jenis layanan sesuai kebutuhan.
• Mempersiapkan kedatangan ke kantor pajak dengan lebih terencana.
• Menghemat waktu karena menghindari antrean fisik yang panjang.
• Mendapatkan kepastian layanan tanpa harus menunggu lama.

Sistem ini juga membantu DJP dalam mengelola jumlah pengunjung dengan lebih baik, memastikan pelayanan yang adil, rapi, dan efektif. Data kunjungan serta jenis layanan tercatat secara digital, mendukung pengawasan yang lebih akurat.

Langkah-Langkah Menggunakannya

Untuk mendapatkan tiket antrean online, wajib pajak bisa mengikuti langkah mudah berikut:

1. Kunjungi situs resmi: kunjung.pajak.go.id.
2. Daftar akun baru dengan melengkapi data identitas seperti NIK, NPWP, email, dan nomor ponsel.
3. Isi form penilaian kesehatan dan pilih jenis layanan, kantor pajak, serta jadwal kunjungan yang diinginkan.
4. Setelah submit, sistem akan memproses dan mengirim tiket antrean ke email Anda.
5. Simpan dan bawa tiket antrean saat berkunjung ke kantor pajak.

Jika lupa menyimpan tiket, dapat diakses ulang melalui menu “Cari Tiket” di situs resmi dengan memasukkan data identitas yang sama.

Fitur Lengkap

Kunjung Pajak menyediakan beberapa fitur layanan utama, antara lain:

1. Layanan Tatap Muka: Jadwal janji temu langsung dengan petugas pajak.
2. Layanan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT): Pengajuan sertifikat elektronik dan administrasi perpajakan.
3. Layanan Konsultasi: Termasuk konsultasi aplikasi DJP Online, perpajakan umum, dan pelaporan SPT Tahunan.
4. Layanan Helpdesk PPS: Konsultasi terkait program Pengungkapan Sukarela.
5. Layanan Lainnya: Berbagai layanan lain yang tidak termasuk dalam kategori utama, seperti validasi Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan (PPhTB).

Keamanan dan Kepastian Pelayanan

Kunjung Pajak telah disertifikasi aman oleh DJP dan mengikuti standar perlindungan data wajib pajak. Penggunaan aplikasi memastikan bahwa hanya pemilik data yang bisa mengakses tiket antrean, sehingga layanan lebih terkontrol dan terjadwal. Ini sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas di lingkungan DJP dalam kondisi normal baru.

Kini, mengurus pajak dengan antrean online Kunjung Pajak menjadi solusi praktis yang menghemat waktu dan tenaga Anda. Namun, mengoptimalkan perpajakan tidak hanya soal antrean, tetapi juga bagaimana mengelola administrasi dan pelaporan dengan lebih mudah dan cepat.

Untuk itu, kami mengajak Anda menggunakan KlikPajak — software perpajakan terdepan yang membantu perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara online dan terintegrasi. KlikPajak didukung dengan pelatihan profesional dari Szeto Consultants untuk memaksimalkan penggunaan software ini, meningkatkan efisiensi sistem perpajakan Anda.

Mulailah transformasi digital perpajakan Anda dengan KlikPajak dan pelatihan Mekari KlikPajak bersama Szeto Consultants untuk pengalaman kelola pajak yang lebih mudah dan akurat.

The post Kunjung Pajak: Solusi Antrean Online untuk Pelayanan Perpajakan appeared first on Szeto Consultants Blog.