Memahami Nomor TIN Pajak di Indonesia

Secara umum, Nomor TIN (Taxpayer Identification Number) adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada wajib pajak oleh otoritas pajak suatu negara. Fungsinya adalah untuk memudahkan administrasi perpajakan, pelaporan, dan pembayaran pajak.

Apakah Nomor TIN Pajak Sama dengan NPWP?

Di Indonesia, identifikasi resmi untuk wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jadi, jika kita berbicara tentang konteks perpajakan di Indonesia, Nomor TIN Pajak pada dasarnya merujuk pada NPWP. NPWP adalah kartu identitas unik yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Penerbitan NPWP dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai alat administrasi yang vital. Dengan NPWP, Wajib Pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, melakukan pembayaran pajak, dan mengurus berbagai keperluan perpajakan lainnya.

Cara Mendapatkan NPWP dan Mengelola Kewajiban Pajak

Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, proses pendaftarannya dapat dilakukan secara online melalui laman DJP Online atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Persyaratan pendaftaran bervariasi tergantung jenis Wajib Pajak (perorangan, badan, atau bendaharawan).

Mengelola kewajiban perpajakan bisa menjadi tugas yang kompleks, terutama bagi pelaku bisnis. Mulai dari pencatatan transaksi, penghitungan PPN, PPh, hingga pelaporan SPT. Di sinilah peran teknologi menjadi sangat penting.

Solusi untuk Kemudahan Pajak Bersama Szeto Consultants

Di Szeto Consultants, kami memahami betapa krusialnya kepatuhan pajak bagi kelancaran operasional bisnis. Kami menyediakan layanan implementasi dan dukungan untuk berbagai solusi akuntansi dan keuangan yang terintegrasi dengan sistem perpajakan, seperti:

• Accurate Online: Membantu pencatatan transaksi keuangan yang akurat, yang merupakan dasar penting untuk pelaporan pajak.
• Mekari Jurnal: Solusi pembukuan digital yang memudahkan pengelolaan invoice, faktur pajak, dan pelaporan keuangan, sehingga proses perpajakan menjadi lebih efisien.
• Prieds WMS (Warehouse Management System): Meskipun fokus pada manajemen gudang, integrasi Prieds dengan sistem keuangan dapat memberikan data yang lebih presisi untuk perhitungan pajak terkait persediaan dan barang.

Dengan memanfaatkan software yang tepat, pengelolaan Nomor TIN Pajak (NPWP) dan kewajiban perpajakan lainnya dapat dilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan patuh sesuai peraturan yang berlaku. Jika kamu membutuhkan bantuan dalam memilih dan mengimplementasikan solusi yang tepat untuk bisnismu, jangan ragu untuk menghubungi Szeto Consultants.

The post Nomor TIN Pajak Adalah NPWP? Ini Penjelasan Lengkapnya appeared first on OnlinePajak.

The post Nomor TIN Pajak Adalah NPWP? Penjelasan Lengkapnya untuk Wajib Pajak Indonesia appeared first on Szeto Consultants Blog.

Memahami dengan baik apa itu kunjungan pajak, apa tujuannya, serta bagaimana prosedur pelaksanaannya akan sangat membantu wajib pajak untuk menghadapinya dengan lebih tenang dan terstruktur. Selain itu, mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak saat proses pemeriksaan berlangsung juga krusial untuk menjaga kelancaran administrasi perpajakan.

Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai konsep kunjungan pajak, mulai dari definisi, tujuan mendasar dilakukannya, hingga langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk mempersiapkan diri. Dengan persiapan yang matang, wajib pajak dapat memastikan bahwa urusan administrasi perpajakannya berjalan sesuai regulasi dan meminimalkan potensi kesalahpahaman atau temuan yang merugikan.

Dalam konteks pengelolaan administrasi perpajakan yang efisien, penggunaan sistem akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi menjadi kunci. Di Szeto Consultants, kami menyediakan solusi implementasi dan dukungan untuk Accurate Online dan Mekari Jurnal, dua sistem akuntansi yang dapat membantu kamu mencatat setiap transaksi secara akurat dan menyiapkan data perpajakan dengan rapi. Kesiapan data ini akan sangat berharga ketika menghadapi kunjungan pajak, memastikan semua dokumen dan laporan tersaji dengan baik. Lebih lanjut, untuk pengelolaan gudang dan inventaris yang lebih efisien, kami juga menawarkan Prieds WMS, yang dapat mempermudah pelacakan stok dan ketersediaan barang, hal-hal yang terkadang menjadi fokus dalam pemeriksaan pajak terkait nilai aset dan persediaan.

Dengan pemahaman yang tepat dan sistem administrasi yang solid, kunjungan pajak dapat dihadapi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari proses kepatuhan perpajakan yang normal. Mari kita persiapkan diri agar lebih siap dan percaya diri.

The post Kunjungan Pajak: Memahami, Mempersiapkan, dan Menghadapi dengan Tenang appeared first on Szeto Consultants Blog.

Mencapai penghematan pajak yang optimal memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta kemampuan untuk menerapkannya secara strategis. Hal ini mencakup identifikasi berbagai insentif pajak yang tersedia, pemanfaatan celah hukum yang sah, dan perencanaan bisnis yang mempertimbangkan implikasi pajak di setiap keputusan strategis.

Di Szeto Consultants, kami memahami bahwa setiap bisnis memiliki kebutuhan unik dalam hal kepatuhan dan optimalisasi pajak. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk membantu Anda menavigasi kompleksitas perpajakan Indonesia. Dengan memanfaatkan sistem digital yang tepat, seperti Accurate Online dan Mekari Jurnal, proses pelaporan dan perhitungan pajak menjadi lebih akurat, efisien, dan terstruktur. Sistem-sistem ini tidak hanya mempermudah pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga menyediakan data yang krusial untuk analisis pajak, memungkinkan kita mengidentifikasi peluang penghematan yang mungkin terlewatkan.

Lebih lanjut, untuk bisnis yang berfokus pada efisiensi operasional, penerapan solusi manajemen gudang yang canggih seperti Prieds WMS dapat secara tidak langsung berkontribusi pada optimalisasi pajak. Pengelolaan inventaris yang lebih baik berarti pengurangan potensi kerugian akibat stok berlebih atau barang rusak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi dasar perhitungan pajak tertentu. Integrasi antara sistem akuntansi dan WMS juga memastikan bahwa data yang digunakan untuk pelaporan pajak konsisten dan valid.

Mari bersama-sama merancang strategi penghematan pajak yang efektif dan legal untuk bisnis Anda. Kami siap mendampingi Anda dalam setiap langkah, mulai dari konsultasi awal hingga implementasi solusi digital yang terintegrasi.

The post Strategi Penghematan Pajak yang Legal untuk Bisnis Anda appeared first on Szeto Consultants Blog.

Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai apa itu perencanaan pajak, berbagai jenisnya, strategi umum yang dapat diterapkan, serta kesalahan-kesalahan yang seringkali terlewatkan namun berdampak signifikan. Lebih jauh lagi, kita akan melihat bagaimana kemajuan teknologi dan solusi keuangan inovatif seperti invoice financing dapat berperan penting dalam memastikan kepatuhan pajak dan menjaga kelancaran arus kas operasional perusahaan.

Memahami dan menerapkan perencanaan pajak secara benar dapat membantu perusahaan mengoptimalkan beban pajak yang terutang, mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, dan menghindari potensi denda atau sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan. Bagi Anda yang menjalankan bisnis di Indonesia, menguasai strategi ini adalah investasi strategis.

Di Szeto Consultants, kami memahami kompleksitas perpajakan di Indonesia. Melalui implementasi dan dukungan solusi akuntansi terintegrasi seperti Accurate Online dan Mekari Jurnal, kami membantu klien kami untuk tidak hanya mencatat transaksi secara akurat, tetapi juga memfasilitasi pelaporan pajak yang lebih mudah dan efisien. Ditambah lagi, dengan solusi manajemen gudang terkemuka seperti Prieds WMS, visibilitas dan kontrol atas persediaan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada perhitungan pajak yang lebih tepat.

Kami siap membantu Anda menjelajahi setiap aspek perencanaan pajak, memastikan bisnis Anda beroperasi dengan patuh dan efisien secara finansial. Mari bersama-sama membangun strategi pajak yang solid untuk kesuksesan bisnis Anda.

The post Perencanaan Pajak Indonesia: Strategi Legal untuk Efisiensi Bisnis appeared first on Szeto Consultants Blog.

Dalam lanskap bisnis modern Indonesia, integrasi yang mulus antara fungsi akuntansi dan perpajakan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis.

Secara tradisional, kedua fungsi ini sering beroperasi dalam silo, yang memicu berbagai permasalahan redundansi data, selisih (discrepancy) antara Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal, serta risiko signifikan terhadap kepatuhan pajak (tax compliance).

Target Audiens artikel ini adalah Manajer Keuangan, Chief Financial Officer (CFO), Kepala Perpajakan, dan pemilik bisnis skala menengah hingga besar yang berfokus pada efisiensi, akurasi, dan mitigasi risiko.

Data menunjukkan bahwa kesalahan pelaporan pajak, yang sebagian besar disebabkan oleh diskrepansi data antara pembukuan dan perhitungan pajak, dapat mengakibatkan sanksi administrasi yang signifikan dan potensi audit yang memberatkan. Solusi berbasis teknologi menjadi penentu untuk menjembatani jurang pemisah ini.

Mekari hadir sebagai suite solusi bisnis terpadu yang menawarkan platform terintegrasi untuk mengelola siklus akuntansi dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara efisien dan otomatis.

Inti Masalah: Distorsi Data dan Risiko Kepatuhan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh departemen keuangan adalah distorsi dan diskrepansi data. Proses manual yang umum dilakukan meliputi:

1. Entri Data Ganda: Transaksi yang sama dicatat berulang kali di sistem akuntansi dan spreadsheet terpisah untuk perhitungan pajak.
2. Rekonsiliasi Manual: Upaya rekonsiliasi yang memakan waktu dan rentan kesalahan untuk menyesuaikan Laporan Keuangan Komersial menjadi Laporan Keuangan Fiskal (Koreksi Fiskal).
3. Keterlambatan Pelaporan: Waktu yang terbuang untuk menyiapkan output pajak (e-Faktur, e-Bupot, SPT) secara manual, meningkatkan risiko keterlambatan dan denda.

Risiko utamanya adalah Non-Kepatuhan (Non-Compliance) yang dapat merusak kredibilitas perusahaan dan menguras sumber daya finansial.

Solusi Mekari, Integrasi Akuntansi dan Pajak Otomatis

Solusi terpadu dari Mekari, melalui produk unggulannya seperti Mekari Jurnal (Akuntansi) dan Mekari Klikpajak (Perpajakan), menawarkan kerangka kerja yang solid untuk menghilangkan silo dan mencapai integrasi real-time.

1. Sinkronisasi Data Real-Time

Prinsip dasar integrasi Mekari adalah memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat dalam Mekari Jurnal (penjualan, pembelian, biaya, aset) secara instan dan akurat tersedia sebagai data dasar (source data) bagi Mekari Klikpajak.

• Pencatatan Transaksi: Saat faktur penjualan diterbitkan di Jurnal, data PPN, PPh, dan nilai transaksi terkait langsung tersimpan dan siap diproses di Klikpajak.
• Akurasi Laporan: Laporan Laba Rugi dan Neraca yang dihasilkan oleh Jurnal menjadi basis single source of truth untuk proses Koreksi Fiskal.

2. Otomatisasi Koreksi dan Perhitungan Fiskal

Proses Koreksi Fiskal adalah titik kritis yang paling rentan kesalahan. Mekari memfasilitasi proses ini melalui:

• Pemetaan Akun (Account Mapping): Mekari Jurnal memungkinkan penandaan akun-akun mana yang memiliki perlakuan berbeda secara komersial dan fiskal.
• Penerapan Aturan Pajak: Sistem dapat dikonfigurasi untuk secara otomatis mengidentifikasi dan menerapkan aturan perpajakan terbaru (misalnya, batasan biaya yang dapat dikurangkan/ deductible expense) berdasarkan data akuntansi. Ini meminimalisir kesalahan interpretasi peraturan.

3. Pembuatan dan Pelaporan Pajak Otomatis

Integrasi ini berpuncak pada otomatisasi pemenuhan kewajiban pajak:

Analisis dan Implikasi Strategis

Integrasi Akuntansi dan Pajak melalui Mekari memiliki implikasi strategis yang jauh melampaui sekadar efisiensi operasional.

Peningkatan Kualitas Data (Data Integrity)

Dengan menggunakan single database dan alur kerja terpadu, perusahaan mencapai Integritas Data yang lebih tinggi. Ini berarti Laporan Keuangan Komersial dan hasil perhitungan pajak memiliki dasar data yang konsisten, yang sangat penting untuk:

1. Audit Internal dan Eksternal: Mempercepat proses audit karena trail data yang jelas dan terverifikasi.
2. Manajemen Risiko: Mengurangi exposure risiko terhadap koreksi atau sanksi pajak di masa depan.

Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan studi kasus industri, otomatisasi rutin ini dapat mengurangi waktu kerja staf akuntansi dan pajak hingga 50-70% pada periode tutup buku dan pelaporan pajak bulanan/tahunan. SDM dapat dialihkan dari tugas-tugas administratif rutin ke peran yang lebih analitis dan strategis, seperti perencanaan pajak (tax planning) dan forecasting keuangan.

Kepatuhan Regulatoris yang Adaptif (Adaptive Regulatory Compliance)

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terus memperbarui regulasi dan format pelaporan digital (e-Faktur 3.0, Pre-populated SPT). Solusi Mekari dirancang untuk adaptif dan up-to-date dengan perubahan regulasi tersebut. Perusahaan tidak perlu khawatir tentang update manual sistem internal mereka setiap kali ada perubahan aturan.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategi

Integrasi akuntansi dan pajak melalui platform Mekari merupakan strategi transformasional yang memungkinkan perusahaan beralih dari mode reaktif menjadi mode proaktif dalam pengelolaan keuangan dan kepatuhan. Solusi ini secara efektif mengatasi akar permasalahan silo data, menjamin akurasi, dan secara signifikan memitigasi risiko non-kepatuhan yang mahal.

Bagi para Manajer Keuangan dan CFO, implementasi sistem terintegrasi seperti Mekari adalah investasi strategis yang menjamin kelangsungan operasional yang lancar (business continuity) dan memungkinkan tim keuangan untuk fokus pada nilai tambah bisnis, bukan hanya pemenuhan kewajiban administratif.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana solusi terintegrasi Mekari dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi operasional di perusahaan Anda, jadwalkan sesi demo dan konsultasi strategis dengan tim ahli kami hari ini.

The post Integrasi Akuntansi dan Pajak Tanpa Repot dengan Mekari appeared first on Szeto Consultants Blog.

PTKP terbaru 2023 masih mengacu pada PMK No. 101 Tahun 2016 sehingga besaran PTKP tidak berubah dari tahun sebelumnya. Ketentuan PTKP sangat penting karena semakin besar PTKP, maka beban pajak PPh yang harus dibayar Wajib Pajak akan semakin kecil. Ini memberikan dampak positif terutama bagi pekerja dengan penghasilan di bawah batas PTKP.

Peraturan dan Besaran PTKP 2023

Besaran PTKP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tanggungan adalah anggota keluarga yang tinggal dan ditanggung secara finansial oleh WP dengan maksimal 3 orang.

Keluarga sedarah meliputi orang tua kandung, saudara kandung, dan anak; keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak Dengan PTKP

Untuk menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan PTKP.

1. Hitung penghasilan bruto (total penghasilan kotor).
2. Kurangi biaya-biaya seperti biaya jabatan dan iuran BPJS.
3. Kurangi nilai PTKP sesuai status Wajib Pajak.
4. Hasilnya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP).
5. Hitung PPh 21 menggunakan tarif progresif sesuai PKP yang berlaku.

Tarif Progresif PPh Pasal 21 (sesuai UU No. 7/2021):

• 5% untuk PKP sampai Rp50 juta
• 15% untuk PKP Rp50 juta – Rp250 juta
• 25% untuk PKP Rp250 juta – Rp500 juta
• 30% untuk PKP di atas Rp500 juta
• WP tanpa NPWP dikenakan tambahan tarif 20% atas pajak terutang.

Contoh Perhitungan PTKP dan PPh 21

Nyonya B, karyawan dengan gaji Rp10 juta/bulan, berstatus kawin dengan satu anak:

• PTKP tahunan = Rp63 juta (K1)
• Penghasilan tahunan = Rp120 juta
• PKP = Rp120 juta – Rp63 juta = Rp57 juta
• PPh 21 terutang = 5% dari Rp50 juta + 15% dari Rp7 juta = Rp2,5 juta + Rp1,05 juta = Rp3,55 juta

Jika Anda masih bingung bagaimana cara perhitungan PTKP, Anda bisa menggunakan software Mekari KlikPajak, software pajak terdepan yang mempermudah perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak PPh 21 termasuk penghitungan PTKP sesuai aturan terbaru. Beberapa manfaat utama:

• Otomatis pembaruan aturan pajak terbaru, termasuk PTKP.
• Mudah hitung PPh 21 dengan input data gaji dan status WP.
• Fitur e-Filing untuk lapor SPT Tahunan secara cepat dan akurat.
• Meminimalkan risiko kesalahan pelaporan pajak.

Pelatihan Software Mekari di Szeto Consultants

Untuk memaksimalkan penggunaan software Mekari KlikPajak, Szeto Consultants menyediakan paket pelatihan khusus bagi perusahaan dan profesional. Pelatihan ini meliputi:

1. Penguasaan fitur lengkap Mekari KlikPajak.
2. Studi kasus penghitungan pajak PPh 21 dan PTKP.
3. Tips dan trik memaksimalkan efisiensi administrasi pajak.
4. Dukungan konsultasi pajak terkini sesuai regulasi.

PTKP adalah komponen penting dalam perhitungan pajak penghasilan yang berdampak langsung pada besar kecilnya PPh 21 terutang. Memahami besaran PTKP terbaru dan menggunakannya secara tepat sangat membantu WP dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan. Dukungan tools digital seperti Mekari KlikPajak dan pelatihan dari Szeto Consultants akan semakin memudahkan proses perpajakan Anda dengan akurasi tinggi.

The post PTKP 2023: Peraturan Terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak appeared first on Szeto Consultants Blog.

Apa Itu Kunjung Pajak?

Kunjung Pajak adalah platform online resmi yang memungkinkan wajib pajak mendapatkan tiket antrean sebelum datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat memilih jenis layanan yang diperlukan serta menjadwalkan waktu kunjungan sehingga meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan kepastian pelayanan.

Sistem ini dirancang untuk memberikan keuntungan bagi wajib pajak maupun kantor pajak, dengan mekanisme yang terjadwal dan sistematis, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan layanan.

Cara Kerja dan Manfaat Kunjung Pajak

Melalui aplikasi Kunjung Pajak, wajib pajak dapat:

• Memilih waktu dan jenis layanan sesuai kebutuhan.
• Mempersiapkan kedatangan ke kantor pajak dengan lebih terencana.
• Menghemat waktu karena menghindari antrean fisik yang panjang.
• Mendapatkan kepastian layanan tanpa harus menunggu lama.

Sistem ini juga membantu DJP dalam mengelola jumlah pengunjung dengan lebih baik, memastikan pelayanan yang adil, rapi, dan efektif. Data kunjungan serta jenis layanan tercatat secara digital, mendukung pengawasan yang lebih akurat.

Langkah-Langkah Menggunakannya

Untuk mendapatkan tiket antrean online, wajib pajak bisa mengikuti langkah mudah berikut:

1. Kunjungi situs resmi: kunjung.pajak.go.id.
2. Daftar akun baru dengan melengkapi data identitas seperti NIK, NPWP, email, dan nomor ponsel.
3. Isi form penilaian kesehatan dan pilih jenis layanan, kantor pajak, serta jadwal kunjungan yang diinginkan.
4. Setelah submit, sistem akan memproses dan mengirim tiket antrean ke email Anda.
5. Simpan dan bawa tiket antrean saat berkunjung ke kantor pajak.

Jika lupa menyimpan tiket, dapat diakses ulang melalui menu “Cari Tiket” di situs resmi dengan memasukkan data identitas yang sama.

Fitur Lengkap

Kunjung Pajak menyediakan beberapa fitur layanan utama, antara lain:

1. Layanan Tatap Muka: Jadwal janji temu langsung dengan petugas pajak.
2. Layanan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT): Pengajuan sertifikat elektronik dan administrasi perpajakan.
3. Layanan Konsultasi: Termasuk konsultasi aplikasi DJP Online, perpajakan umum, dan pelaporan SPT Tahunan.
4. Layanan Helpdesk PPS: Konsultasi terkait program Pengungkapan Sukarela.
5. Layanan Lainnya: Berbagai layanan lain yang tidak termasuk dalam kategori utama, seperti validasi Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan (PPhTB).

Keamanan dan Kepastian Pelayanan

Kunjung Pajak telah disertifikasi aman oleh DJP dan mengikuti standar perlindungan data wajib pajak. Penggunaan aplikasi memastikan bahwa hanya pemilik data yang bisa mengakses tiket antrean, sehingga layanan lebih terkontrol dan terjadwal. Ini sejalan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas di lingkungan DJP dalam kondisi normal baru.

Kini, mengurus pajak dengan antrean online Kunjung Pajak menjadi solusi praktis yang menghemat waktu dan tenaga Anda. Namun, mengoptimalkan perpajakan tidak hanya soal antrean, tetapi juga bagaimana mengelola administrasi dan pelaporan dengan lebih mudah dan cepat.

Untuk itu, kami mengajak Anda menggunakan KlikPajak — software perpajakan terdepan yang membantu perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara online dan terintegrasi. KlikPajak didukung dengan pelatihan profesional dari Szeto Consultants untuk memaksimalkan penggunaan software ini, meningkatkan efisiensi sistem perpajakan Anda.

Mulailah transformasi digital perpajakan Anda dengan KlikPajak dan pelatihan Mekari KlikPajak bersama Szeto Consultants untuk pengalaman kelola pajak yang lebih mudah dan akurat.

The post Kunjung Pajak: Solusi Antrean Online untuk Pelayanan Perpajakan appeared first on Szeto Consultants Blog.

Artikel ini akan membahas secara lengkap apa itu PPh 29, bagaimana cara menghitungnya, siapa saja yang terkena kewajiban ini, serta tips praktis untuk mengelola pajak dengan lebih efisien menggunakan software akuntansi dan perpajakan modern.

Apa Itu PPh Pasal 29?

PPh Pasal 29 adalah istilah yang merujuk pada kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang terjadi apabila jumlah pajak terutang dalam satu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak yang telah dibayarkan atau dipotong selama tahun tersebut.

Secara sederhana, PPh 29 adalah sisa pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak ketika pajak yang sudah dibayar (baik melalui pemotongan, pemungutan, atau pembayaran sendiri) belum mencukupi jumlah pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan perhitungan akhir tahun.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 yang mengatur tentang pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh 29.

Dasar Hukum dan Ketentuan PPh Pasal 29

Cara Menghitung PPh 29

Perhitungan PPh Pasal 29 dilakukan dengan rumus berikut:

PPh Pasal 29 = Pajak Terutang Tahun Pajak – Kredit Pajak

Penjelasan Komponen:

• Pajak Terutang Tahun Pajak: Total pajak yang harus dibayar berdasarkan penghasilan kena pajak selama satu tahun.
• Kredit Pajak: Pajak yang sudah dibayar atau dipotong selama tahun berjalan, meliputi:
• PPh Pasal 21 (pemotongan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan)
• PPh Pasal 22 (pemungutan atas kegiatan impor atau usaha tertentu)
• PPh Pasal 23 (pemotongan atas dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan imbalan jasa)
• PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri)
• PPh Pasal 25 (angsuran pajak yang dibayar sendiri)

Jika hasil perhitungan menunjukkan angka positif, itulah jumlah PPh Pasal 29 yang harus dilunasi.

Contoh Perhitungan PPh 29

Dalam contoh ini, wajib pajak harus melunasi kekurangan pajak sebesar Rp5.000.000 sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Siapa yang Terkena PPh 29?

1. Wajib Pajak Badan: Perusahaan atau badan usaha yang memiliki kewajiban pajak penghasilan.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha atau Pekerjaan Bebas: Individu yang memiliki penghasilan dari usaha atau profesi.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan: Biasanya jarang mengalami PPh 29 jika hanya memiliki satu pemberi kerja karena sudah dipotong PPh Pasal 21 secara tepat. Namun, jika memiliki lebih dari satu pemberi kerja atau berpindah kerja, kemungkinan terutang PPh 29 meningkat.

Batas Waktu Pelunasan PPh 29

Pelunasan harus dilakukan sebelum atau bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan agar terhindar dari sanksi administrasi.

Optimalkan Pengelolaan Pajak dengan Software Akuntansi dan Perpajakan

Mengelola kewajiban pajak, termasuk PPh 29, bisa menjadi rumit dan memakan waktu jika dilakukan secara manual. Untuk itu, penggunaan software akuntansi dan perpajakan sangat dianjurkan agar proses perhitungan, pelaporan, dan pelunasan pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.

Dengan menggunakan Jurnal dan Mekari KlikPajak, Anda dapat:

• Mengurangi risiko kesalahan perhitungan pajak.
• Mempercepat proses pelaporan SPT Tahunan.
• Memantau status pembayaran pajak secara real-time.
• Mendapatkan notifikasi pengingat batas waktu pelunasan pajak.

PPh Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak penghasilan yang harus dilunasi wajib pajak jika pajak terutang lebih besar daripada kredit pajak yang sudah dibayarkan selama tahun berjalan. Memahami ketentuan ini sangat penting untuk menghindari sanksi dan memastikan kepatuhan perpajakan.

Manfaatkan teknologi dengan menggunakan software akuntansi seperti Jurnal dan platform perpajakan Mekari KlikPajak untuk memudahkan pengelolaan pajak Anda secara efisien dan akurat.

The post PPh Pasal 29 adalah: Pengertian, Ketentuan bagi Wajib Pajak appeared first on Szeto Consultants Blog.

Apa Itu Kode Billing?

Kode billing (ID Billing) adalah kode identifikasi unik yang diterbitkan oleh sistem billing untuk setiap transaksi pembayaran. Kode ini berfungsi sebagai referensi yang memudahkan dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan adanya ID Billing, wajib pajak tidak perlu lagi mengisi formulir manual, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat proses administrasi.

Cara Melakukan Pembayaran Kode Billing

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pembayaran menggunakan ID Billing:

1. Siapkan Kode Billing: Pastikan Anda telah mendapatkan kode billing yang diterbitkan oleh sistem. Kode ini biasanya dapat diakses melalui portal resmi pajak atau aplikasi terkait.
2. Pilih Metode Pembayaran: Anda dapat melakukan pembayaran melalui berbagai saluran, seperti bank, ATM, atau aplikasi pembayaran online yang mendukung transaksi kode billing.
3. Masukkan Kode Billing: Saat melakukan pembayaran, masukkan kode billing yang telah Anda siapkan. Pastikan untuk memeriksa kembali agar tidak terjadi kesalahan.
4. Konfirmas: Setelah memasukkan ID billing, ikuti instruksi yang diberikan untuk menyelesaikan transaksi. Simpan bukti pembayaran sebagai referensi di masa mendatang.

Mekari KlikPajak, Solusi Cerdas untuk Pembayaran Pajak

Mekari KlikPajak adalah platform yang dirancang untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara online. Dengan fitur-fitur canggih yang ditawarkan, KlikPajak memungkinkan pengguna untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien.

Keunggulan Mekari KlikPajak

• Integrasi Mudah: KlikPajak terintegrasi dengan sistem akuntansi dan ERP, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola data keuangan dan perpajakan.
• Laporan Real-Time: Dapatkan laporan perpajakan secara real-time untuk memantau kewajiban pajak Anda dengan lebih baik.
• Keamanan Data: Mekari KlikPajak menjamin keamanan data pengguna dengan sistem enkripsi yang canggih.

Implementasi dan Pelatihan di Szeto Consultants

Untuk memaksimalkan penggunaan Mekari KlikPajak, Szeto Consultants menawarkan layanan implementasi dan pelatihan yang profesional. Tim ahli kami siap membantu Anda dalam:

• Implementasi Sistem: Membantu Anda dalam mengintegrasikan KlikPajak dengan sistem yang sudah ada di perusahaan Anda.
• Pelatihan Pengguna: Memberikan pelatihan kepada tim Anda agar dapat menggunakan KlikPajak dengan efektif dan efisien.
• Dukungan Berkelanjutan: Menyediakan dukungan teknis dan konsultasi untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan KlikPajak.

Dengan menggunakan Mekari KlikPajak dan dukungan dari Szeto Consultants, Anda dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien. Transformasi cara Anda melakukan pembayaran pajak dan nikmati kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi modern.

The post Panduan Pembayaran Kode Billing, Solusi Efisien untuk Pajak appeared first on Szeto Consultants Blog.

Pentingnya Kalender Pajak

Kalender pajak berfungsi sebagai alat bantu bagi wajib pajak untuk:

• Mengatur Waktu: Mengetahui kapan tenggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak.
• Meminimalkan Risiko: Menghindari keterlambatan yang dapat berakibat pada denda.
• Perencanaan Keuangan: Membantu dalam perencanaan arus kas terkait kewajiban pajak.

Jadwal Penting dalam Kalender Pajak 2025

Berikut adalah beberapa tanggal penting yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak di Indonesia untuk tahun 2025:

1. Pelaporan SPT Tahunan

• Wajib Pajak Orang Pribadi:
  Batas Akhir Pelaporan: 31 Maret 2025
• Wajib Pajak Badan:
  Batas Akhir Pelaporan: 30 April 2025

2. Pembayaran Pajak

• Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21:
  Batas Akhir Pembayaran: 10 setiap bulan
• Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25:
  Batas Akhir Pembayaran: 15 setiap bulan
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN):
  Batas Akhir Pembayaran: 15 setiap bulan

3. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

• SPT Masa PPN:
  Batas Akhir Penyampaian: 30 hari setelah akhir masa pajak
• SPT Masa PPh:
  Batas Akhir Penyampaian: 20 hari setelah akhir masa pajak

4. Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak

• Pendaftaran Wajib Pajak Baru:
• Sepanjang tahun, namun disarankan untuk mendaftar sebelum 31 Desember 2025 untuk mendapatkan NPWP yang berlaku di tahun 2026.

Download Kalendar Pajak 2025 by Ortax

Tips Mengelola Kewajiban Pajak

• Buat Jadwal: Buatlah jadwal pengingat di kalender Anda untuk setiap tenggat waktu penting.
• Gunakan Software Akuntansi: Pertimbangkan untuk menggunakan software akuntansi yang dapat membantu dalam perhitungan dan pelaporan pajak.
• Konsultasi dengan Ahli Pajak: Jika Anda merasa kesulitan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk mendapatkan saran yang tepat.
• Simpan Bukti Transaksi: Pastikan untuk menyimpan semua bukti transaksi dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pelaporan pajak.

Kesimpulan

Kalender pajak 2025 adalah alat yang sangat berguna bagi wajib pajak untuk mengatur kewajiban perpajakan. Dengan memahami dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat memastikan bahwa memenuhi semua kewajiban tepat waktu, menghindari denda, dan merencanakan keuangan dengan lebih baik. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi terkait pajak dan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku.

The post Kalender Pajak 2025 Lengkap untuk Para Wajib Pajak appeared first on Szeto Consultants Blog.